BUPATI SBB RESMI LANTIK TUASUUN SEBAGAI SEKDA

Bupati Kabupaten Seram Bagian Bagian Barat (SBB), Timotius Akerina melantik Leverne Alvin Tuasuun sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten SBB yang berlangsung di aula lantai III kantor Bupati SBB, Senin (09/05/2022) pukul 10: 15 WIT.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut diantaranya Bupati SBB Timotius Akerina, Tim Asesor BKN Makassar, Panitia Seleksi Sekda tubidy , Forkopimda SBB , Kepala OPD, Camat , Kepala Desa serta Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Sekda Definitif tersebut dilakukan oleh Bupati SBB Timotius Akerina yang berlangsung dengan khidmat.

Dalam Sambutan Bupati , Akerina berpesan kepada Sekda yang yang baru dilantik agar melakukan tanggung jawab serta gerak cepat untuk memajukan kabupaten SBB sesuai sesuai visi bersama yakni “Kas Bae SBB”.

Lanjut Akerina, pelantikan Pimpinan Jabatan Tinggi Pratama tersebut sebelumnya telah melalui beberapa tahapan seleksi terbuka mp3juices oleh Panitia Seleksi. “Pelantikan hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil seleksi Sekda yang dilakukan pada bulan april kemarin.” Ujar Akerina

Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten SBB ikut menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Leverne.A.Tuasun yang baru saja dilantik selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekertaris Daerah. “Saya ucapkan selamat dan sukses buat Sekertaris daerah yang baru di lantik, Peran seorang Sekertaris Daerah bukan hanya mengurus administrasi, namun juga harus mampu melakukan koordinasi dan konsultasi yang baik untuk kemajuan daerah ,” ujarnya Bupati.

Henri Sembiring: Pandangan Politik Boleh Beda, Tapi Ketertiban Tanggung Jawab Bersama

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manokwari, Henri Sembiring, menghadiri rapat pleno rekapitulasi saura, di Kantor KPU Manokwari, Senin (4/3/2024).

Dikesempatan itu ia berpesan kepada para peserta pemilu agar menjaga tata tertib selama proses rekapitulasi berlangsung.

Menurutnya, pandangan politik boleh berbeda namun, ketertiban menjadi tanggung jawab bersama untuk dijaga.

“Sehingga apapun hasilnya kami dari pemerintah berharap, semua pihak qqslebew dapat menerima dengan bijak,” kata Sekda saat diwawancarai wartawan.

Ia juga membenarkan adanya informasi terkait rencana demonstrasi dari masyarakat di hari pleno.

Untuk itu, ia menghimbau kepada warga masyakarat agar dapat mengikuti tata tertib yang berlaku, apabila ingin menggelar aksi demo.

“Salurkan aspirnya sesuai prosedur dan tata tertib yang berlaku, jangan anarkis,” ujarnya.

“Kami pemerintah harapkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kamtibmas,” pungkasnya.

Peringatan Isro Mi’raj 1445 H. tingkat Kab Tasikmalaya

Mewakili Bupati Ade Sugianto, Sekda Kab. Tasikmalaya Dr. H. M. Zen menghadiri Peringatan Isra Mi’raj 1445 Hijriah TIngkat Kabupaten Tasikmalaya, yang diselenggarakan di Masjid Agung Baiturrahman, Kamis (1/2/2024).

Pada peringatan Isra Mi’raj kali ini, Sekda Zen membacakan sambutan Bupati Tasikmalaya, yang berharap agar pada momen ini kita pasang 123 semua harus semakin dapat memberbaiki diri – untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

“Peristiwa isra dan mi’raj menjadi bukti keagungan dan kekuasaan Allah SWT yang diperlihatkan secara langsung. Sebab perjalanan Nabi Muhammad SAW seolah tidak masuk akal, perjalanan yang sangat jauh hanya dituntaskan dalam satu malam,” tuturnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Anugerah Apresiasi Masjid, Pesantren, dan Ulama tingkat Provinsi Jawa Barat, di antaranya Ponpes Nurul Islam peraih juara pertama Pesantren Potensi Seni dan Budaya dari Kecamatan Pancatengah, Ponpes Sukamanah peraih juara pertama Pesantren Modern dari Kecamatan Sukarame, Masjid Agung Baiturrahman Kabupaten Tasikmalaya peraih juara pertama Masjid Unggul Tahun 2023, Masjid Besar Nurul Iman peraih juara pertama Masjid Unggul Tahun 2023 dari Kecamatan Sukaraja.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penyerahan genset dari Pemkab Tasikmalaya untuk Masjid Agung Baiturrahman dan penyerahan 150 paket sembako untuk masyarakat jompo dan yatim piatu, secara simbolis kepada 10 penerima.

Kegiatan dilanjutkan dengan tausyiah yang disampaikan oleh Pimpinan Ponpes Cipasung K.H. Ubaidillah Ruhiat yang mengingatkan keutamaan ibadah sunah bagi umat Islam di tengah bulan rajab.

“Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan rajab maka ia akan mendapat ridho Allah, barang siapa yang berpuasa dua hari maka ia akan mendapat rahmat Allah, barang siapa yang berpuasa selama tiga hari maka ia akan diselamatkan dari bala petaka dunia dan akhirat, barang siapa yang berpuasa selama tujuh hari maka kelak tujuh pintu neraka akan ditutup untuknya,” ungkapnya.

“Barang siapa yang berpuasa selama delapan hari”, imbuh K.H. Ubaidillah Ruhiat, “maka akan dibukakan delapan pintu surga untuknya, barang siapa yang berpuasa sepuluh hari maka akan diampuni dosa sejak awal baligh hingga hari ini, barang siapa yang berpuasa lima belas hari maka segala keinginannya akan diijabah oleh Allah SWT”.

Turut hadir pada kegiatan ini Ketua DKMB Masjid Baiturrahman, unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, para Ketua organisasi keagamaan se-Kabupaten Tasikmalaya, jajaran pejabat Pemkab Tasikmalaya, Ketua BKMM DMI sekaligus Ketua TP. PKK Kabupaten Tasikmalaya, Ketua DWP Kabupaten Tasikmalaya dan tamu undangan lainnya.

Ketua TP PKK Makassar Kampanyekan SADARI dan IVA di Puskesmas Makkasau

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, hadir membuka kampanye SADARI (Periksa Payudara Sendiri) dan tes Inspeksi Visual Asetat (IVA) di Puskesmas Makkasau, Selasa (28/11/2023).

Sosialisasi yang digelar lewat kolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Kota Makassar ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut mulai hari ini hingga 30 November 2023, di sejumlah puskesmas di Kota Makassar.

Indira menjelaskan sosialisasi ini sebagai salah satu rangkaian perayaan dan persembahan kepada para IRT dalam menyemarakkan Hari Ibu tahun 2023.

Lewat kampanye SADARI dan Tes IVA ini Indira ingin agar seluruh perempuan di Kota Makassar terutama kepada para IRT lebih peduli terhadap kesehatan mereka.

Indira menyampaikan, agar para IRT menyisihkan waktu untuk rutin melakukan SADARI dan pemeriksaan IVA di puskesmas terdekat untuk mendeteksi dini penyakit kanker sebagai upaya pencegahan.

“Seperti kita ketahui, kita perempuan banyak sekali yang perlu kita jaga, jadi ibu-ibu harus aware karena tugas kita sangat banyak tapi kesehatan juga harus kita jaga,” kata king500 .

Indira melanjutkan, hal ini juga sebagai salah satu langkah untuk memerangi kanker mulut rahim dan kanker payudara yang banyak menyerang para perempuan dan IRT.

“Paling banyak itu kita perempuan kanker mulut rahim, terakhir dari data juga kanker payudara,” jelasnya.

Lewat sosialisasi ini, Indira juga kembali mengingatkan agar masyarakat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan IVA secara gratis yang di telah disediakan di puskesmas.

Dia juga mengingatkan hadirnya shelter warga yang telah dibentuk pemerintah Kota Makassar juga telah di setiap kecamatan. Mereka akan mendampingi dan mengantarkan warga untuk melakukan tes IVA.

“Tes IVA ini tentunya sudah sering kita laksanakan, tapi masih banyak ibu-ibu yang takut, atau malu. Tapi ini penting dan seluruh puskesmas ada tes IVA nya, alhamdulillah ini gratis,” imbuhnya.

Terakhir, Indira mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Juga meminta kepada hadirin untuk betul-betul memahami materi yang akan dipaparkan oleh narasumber.

Persiapkan Atlit Menuju PON di Jabar

Dalam rangka mempersiapkan atlit Pencak Silat yang akan turun di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat 2016 mendatang, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Timur menyelenggarakan  Kejuaraan Provinsi (Kerjurprov) Silat di GOR Bung Hatta Kabupaten Ngawi 23-29 Mei.

Ajang tersebut merupakan agenda rutin IPSI Jawa Timur. Kejuaraan kali ini diikuti  29 dari 38 Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur dengan jumlah peserta sebanyak 260 atlit (190 Putra/70 Putri).

Sementara Ketua Umum IPSI Jawa Timur Rasiyo mengatakan Kejurprov yang digelar kali ini mempunyai tiga arti penting yaitu Pembibitan, Pembinaan dan puncaknya Peningkatan Prestasi untuk mempertahankan gelar juara umum yang selama ini identik dengan Jawa Timur di ajang empat tahunan tersebut.

“Tahun 2008 lalu, Jatim berhasil menjadi juara umum pertama kalinya dengan meraih 4 medali emas demikian juga pada PON Remaja di Surabaya beberapa saat yang lalu. Tentunya ini merupakan tantangan berat bagi pengurus untuk setidaknya mempertahankan medali emas dan menjadi juara umum di PON Jawa Barat (Jabar) 2016 mendatang,” terang Rasiyo sewaktu membuka Kejurprov di GOR Bung Hatta Ngawi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama antar semua lini, kerja keras disertai doa. BTR4D adalah tanggung jawab kita semua, saya percaya pada anda semua, Jawa Timur di tangan anda, tetap berpegang prestasi yaitu Jawa Timur Juara Satu Tingkat Nasional“.

Sementara Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Djatmiko menyambut baik kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan, semoga event tersebut membawa dampak positif untuk dunia persilatan di Kabupaten Ngawi.

IPSI Jatim menerapkan Promosi Degradasi (Promdeg) bagi pesilat Puslatda persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016, dalam Kejurprov IPSI di Ngawi.

Dalam Kejurprov nanti, semua atlet Puslatda akan membela daerah masing-masing. “Mereka harus mampu meraih juara di event ini. Jika gagal juara, maka atlet itu harus siap di depak. Jika juara kemungkinan besar akan masuk dalam Puslatda.

Sedangkan Surabaya tercatat paling banyak mengirimkan atletnya yakni 32 pesilat di Kejurprov sedangkan Ngawi selaku tuan rumah hanya mengirimkan 14 pesilat. Sesuai scedulnya pada hari pertama kali ini akan dimainkan 55 partai dari semua kelas yang dipertandingkan.

Demi Tekan Inflasi Daerah, Pemkab Sleman Lakukan Kerjasama Dengan Pemkab Blitar

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blitar terkait pengendalian inflasi daerah dan mengembangkan perekonomian. Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Kamis (9/3) penandatanganan dilakukan secara langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dan Bupati Blitar, Rini Syarifah.

 

Dalam sambutannya, Kustini menyampaikan bahwa kerjasama dengan Pemkab Blitar pada tahun 2023 ini dalam rangka pengendalian inflasi daerah khususnya untuk pemenuhan komoditas telur bagi masyarakat Kabupaten Sleman.

“Sleman sebagai daerah yang menopang jumlah penduduk tinggi, melalui kerjasama ini diharapkan dapat memberi manfaat depo bola online bagi masyarakat di Sleman dan Blitar,” ujarnya

Lebih lanjut, Kustini berharap kerjasama antara Pemkab Sleman dan Pemkab Blitar dapat menjadi kolaborasi positif dan dapat saling meningkatkan perekonomian antar wilayah.

“Kedepan sata berharap agar kesepakatan ini terus ditindaklanjuti dengan optimalisasi kerjasama di bidang lainnya,” ujar Kustini

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Blitar, Rini Syarifah menyampaikan bahwa Kabupaten Blitar merupakan daerah penyuplai 30 persen telur nasional karena produksi per hari telur Kabupaten Blitar mencapai 450 ton.

“Dengan komoditi telur Kabupaten Blitar yang melimpah, kami terus melakukan MoU dengan daerah lain termasuk Kabupaten Sleman dalam rangka pengendalian inflasi,” ujar Rini

Rini juga berharap kerjasama dapat berlanjut sehingga antara Pemkab Sleman dan Pemkab Blitar dapat saling bertukar informasi dan pikiran untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian & SDA Kabupaten Sleman, Suyanto dalam laporannya menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman terus melakukan pengendalian terhadap kenaikan harga komoditas salah satunya komoditas pangan yang memiliki andil dalam kenaikan inflasi daerah.

“Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok berupa telur ayam ras di Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman melalui PT Pangan Surya Makmur telah melakukan kerja sama pemenuhan telur ayam ras dengan Kabupaten Blitar melalui PT Cahaya Gemilang Farm dan Koperasi Produsen Peternak Maju Berdaya,” jelas Suyanto

Lebih lanjut, Kabupaten Blitar setiap minggunya telah mengirimkan 10 ton telur ayam ras ke Kabupaten Sleman sejak bulan September 2022. Kesepakatan bersama ini nantinya berlaku dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat diperbarui atas kesepakatan kedua belah pihak yakni Pemkab Sleman dan Pemkab Blitar

PEMERINTAH KAB TASIKMALAYA TERIMA ANUGRAH DARI KEMENDIKBUD

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan anugerah literasi bagi 19 kota dan kabupaten di Indonesia. Ke 19 kota dan kabupaten yang menerima penghargaan literasi ini dianggap konsisten mengawal program pengentasan buta huruf dan buta aksara yang digagas oleh Kemendikbuk dan USAID sejak tahun 2012 lalu Dari 19 kota dan kabupaten yang menerima penghargaan literasi Kemendikbud, ada 3 Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang menerima anugerah tersebut,.

Salah satunya Kabupaten Tasikmalaya. Dua daerah lainnya yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad ini diterima langsung oleh Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum. , pada hari Senin 20 Maret 2017. Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum merasa bangga menerima penghargaan tersebut, dan Bupati menuturkan, penghargaan literasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan bukti nyata tanggungjawab dan konsistensi pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Upaya utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan pendidikan. Dan di dalam pendidikan itu ada proses membaca. Tentu sudah menjadi tanggungjawab kami selaku pemerintah untuk mengawal MAYA4D,” kata Uu, Penghargaan anugerah literasi ini, didedikasikan bagi para guru dan pegiat literasi di Kabupaten Tasikmalaya.

Lebih umumnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, kata Bupati, tanpa bantuan dan dorongan dari para guru dan pegiat literasi di Kabupaten Tasikmalaya, program peningkatan minat baca di Kabupaten Tasikmalaya tidak akan terealisasi secara maksimal. “Penghargaan ini hanya hadiah atau nilai plus dari sebuah proses. Mudah-mudahan ini jadi tambahan semangat bagi kami untuk terus mengurangi penyandang buta huruf dan buta aksara di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Bupati Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA MEMBERI PENGARAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa telah berlangsung Selasa 7 Maret 2007 di Hotel City, Jl Sukalaya Barat No. 50 Kota Tasikmalaya, dihadiri Bupati Tasikmalaya H. UU Ruzhanul Ulum, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kepala Bagian Kesra serta para camat dan para Kepala Desa beserta perangkatnya.

Bupati Tasikmalaya mengatakan, kegiatan Bintek ini sangat penting dan harus diikuti dengan serius, karena kegiatan ini merupakan pencerahan bagi pengelola di Desa agar tidak salah kaprah dan harus transparan dalam mengelola Anggaran Desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada kegiatan Bimbingan Teknis tersebut, turut memberikan pengarahan Deni Swandani dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menurutnya Dana Desa jangan sampai dijadikan ladang baru korupsi, maka harus dikelola dengan baik oleh Kepala Desa, Salah satunya pengendalian mulai dari anggaran, pelaksanaan MAYA4D dan pertanggungjawaban harus berjalan dengan baik dan berdasarkan hati nurani dan moral yang tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ( DPMDPAKB ) mengatakan,” Dana Penghasilan Tetap (Siltap) per 3 bulan sudah dapat dicairkan, tahap pertama akhir maret dan akhir April sudah dapat disalurkan.” Kepala Dinas DPMDPAKB H. Wawan R Effendi, SE, MM menambahkan,” Dana Desa sebanyak 292 milyar untuk 351 Desa, terendah mendapat Rp.730.000.000,- dan tertinggi sebesar Rp. 930.000.000,- hal tersebut sudah diatur oleh Menteri Keuangan.”

Menurut Inspektur, DR.H.Iwan Saputra, SE,M.Si, bahwa sebanyak 100 desa akan diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat, pemeriksaan akan dilaksanakan bertahap, hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah termasuk di dalamnya keuangan desa yang lebih baik, akuntabel, transparan dan harus ada pengawasan dan pengendalian. Pada tahun 2017 pihaknya telah menetapkan akan melakukan pemeriksaan terhadap 351 desa berdasarkan analisis resiko termasuk laporan-laporan dari masyarakat. Inspektur menambahkan,” Bila terjadi penyalahgunaan wewenang yang ujungnya merugikan,maka hal ini termasuk pada perbuatan melawan hukum dan masuk tindak korupsi.”

Dinas Kominfo Gelar Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar gelar Uji konsekuensi informasi publik lingkup Pemkot Makassar. Uji konsekuensi informasi digelar di gedung Makassar Government Center and Services (MGCS).

Dalam uji konsekuensi tersebut menghadirkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pelaksana di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, guna mendalami penetapan informasi dikecualikan.

Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfo Kota Makassar Isnaniah Nurdin, menyampaikan digelarnya uji konsekuensi informasi ditujukan untuk menghasilkan daftar informasi dikecualikan yang kelak menjadi barometer dalam menentukan informasi dan dokumentasi bersifat terbuka atau tertutup.

Menurutnya, sebagai PPID mempunyai peran yang cukup strategis dalam menetapkan informasi tersebut bisa diberikan atau tidak. Sehingga seluruh PPID lingkup Pemkot Makassar perlu dibekali pemahaman terkait informasi yang dikecualikan.

“Melalui uji konsekuensi hari ini, Pemkot Makassar sebagai badan publik menunjukkan komitmennya untuk menyediakan informasi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.

Dalam uji konsekuensi informasi menghadirkan narasumber yakni Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unhas, Dr Muliadi Mau, dan komisioner Komisi Informasi Pusat Daerah (KIPD) Sulawesi Selatan Periode 2019-2023, Dr. Haerul Mannan.

Dalam uji konsekuensi informasi publik itu, Muliadi Mau menjelaskan tentang empat jenis informasi publik yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 diantaranya; Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.

Dalam uji konsekuensi tersebut peserta dan nara sumber mendiskusikan serta menelaah daftar informasi gacorwin138 dikecualikan yang telah disusun oleh PPID pelaksana untuk menentukan informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari uji konsekuensi tersebut berupa daftar informasi dikecualikan lingkup Pemerintah Kota Makassar yang disahkan oleh atasan PPID yang menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam melayani permohonan informasi dan dokumentasi.

Dinas Kominfo Makassar Gelar Finalisasi Pengelolaan Pengaduan SP4N LAPOR

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar finalisasi penyelesaian pengaduan masyarakat melalui platform Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakalabbi, Balaikota Makassar.

Admin utama SP4N LAPOR! Kota Makassar, Husaiva Arisandi, dalam melaporkan bahwa selama tahun 2024, sebanyak 171 laporan diterima dari masyarakat melalui SP4N LAPOR!.

Menurutnya, meski angka ini menunjukkan adanya partisipasi, namun jumlah tersebut masih tergolong minim.

“Rendahnya jumlah laporan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan SP4N LAPOR! serta telah menyampaikan keluhan melalui media sosial atau saluran aspirasi lain seperti layanan 112,” jelas gacorwin138.

Lebih lanjut, Husaiva menyampaikan mayoritas laporan yang masuk berhubungan dengan isu infrastruktur dan pengelolaan kebersihan.

“Dari total laporan yang diterima, sekitar 75% telah selesai ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian, dan kami akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan aduan yang masuk,” tambahnya.

Husaiva menegaskan pentingnya proaktif admin SP4N LAPOR! di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat.

“Kami mendorong semua admin untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi pada pimpimannya untuk menangani laporan yang masuk, untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” imbuhnya.

Selain itu, sebagai bahan evaluasi, Husaiva mengatakan Dinas Kominfo berencana mengintensifkan edukasi kepada masyarakat, salah satunya melalui papan bicara pada fasilitas umum.

“Banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan mekanisme sistem ini. Kami akan menggelar sosialisasi intensif dan mengadakan papan bicara di rumah sakit dan fasilitas umum lainnya agar partisipasi publik semakin meningkat,” jelasnya.

Pada kegiatan ini, narasumber dari Lembaga Pattiro Jeka, Suryani Hajar, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai semakin banyak pengaduan yang masuk, maka semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan.

“SP4N LAPOR! adalah media strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin banyak pengaduan masyarakat yang masuk, semakin besar peluang kita untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” jelas ujar Suryani, yang juga fasilitator USAID ERAT Kota Makassar periode 2023/2024.

Untuk itu, Suryani mendorong para admin SP4N LAPOR! untuk proaktif dalam memberikan edukasi terkait manfaat aplikasi ini, yang dimulai dari lingkungan sekitarnya.

“Rendahnya jumlah pengaduan disebabkan oleh beberapa tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat. Jadi mari mulai dari kita dan lingkungan untuk memberikan edukasi dari manfaat aplikasi ini,” ujarnya.

Selain itu, Ia mendorong peningkatan edukasi dan kolaborasi antar lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan SP4N LAPOR!.

Pada forum ini juga, para admin SP4N LAPOR! tiap OPD diajak untuk membahas kendala dan mengevaluasi capaian pengelolaan pengaduan selama tahun 2024. Diharapkan melalui kegiatan finalisasi ini mampu menyelesaikan aduan yang masuk untuk mengoptimalkan penggunaan SP4N LAPOR!.

ksr88 ksr88 ksr88 ksr 88 slot gacor ksr88 ksr88 ksr88 ksr88 ksr88 ksr88 ksr88 ksr88 ksr88 slot online scatter hitam slot gacor heylink ksr88 ksr88