Bulan: Desember 2021

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail, hadir membuka kampanye SADARI (Periksa Payudara Sendiri) dan tes Inspeksi Visual Asetat (IVA) di Puskesmas Makkasau, Selasa (28/11/2023).

Sosialisasi yang digelar lewat kolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kesehatan Kota Makassar ini dilakukan selama tiga hari berturut-turut mulai hari ini hingga 30 November 2023, di sejumlah puskesmas di Kota Makassar.

Indira menjelaskan sosialisasi ini sebagai salah satu rangkaian perayaan dan persembahan kepada para IRT dalam menyemarakkan Hari Ibu tahun 2023.

Lewat kampanye SADARI dan Tes IVA ini Indira ingin agar seluruh perempuan di Kota Makassar terutama kepada para IRT lebih peduli terhadap kesehatan mereka.

Indira menyampaikan, agar para IRT menyisihkan waktu untuk rutin melakukan SADARI dan pemeriksaan IVA di puskesmas terdekat untuk mendeteksi dini penyakit kanker sebagai upaya pencegahan.

“Seperti kita ketahui, kita perempuan banyak sekali yang perlu kita jaga, jadi ibu-ibu harus aware karena tugas kita sangat banyak tapi kesehatan juga harus kita jaga,” kata king500 .

Indira melanjutkan, hal ini juga sebagai salah satu langkah untuk memerangi kanker mulut rahim dan kanker payudara yang banyak menyerang para perempuan dan IRT.

“Paling banyak itu kita perempuan kanker mulut rahim, terakhir dari data juga kanker payudara,” jelasnya.

Lewat sosialisasi ini, Indira juga kembali mengingatkan agar masyarakat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan IVA secara gratis yang di telah disediakan di puskesmas.

Dia juga mengingatkan hadirnya shelter warga yang telah dibentuk pemerintah Kota Makassar juga telah di setiap kecamatan. Mereka akan mendampingi dan mengantarkan warga untuk melakukan tes IVA.

“Tes IVA ini tentunya sudah sering kita laksanakan, tapi masih banyak ibu-ibu yang takut, atau malu. Tapi ini penting dan seluruh puskesmas ada tes IVA nya, alhamdulillah ini gratis,” imbuhnya.

Terakhir, Indira mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Juga meminta kepada hadirin untuk betul-betul memahami materi yang akan dipaparkan oleh narasumber.

Dalam rangka mempersiapkan atlit Pencak Silat yang akan turun di Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat 2016 mendatang, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Jawa Timur menyelenggarakan  Kejuaraan Provinsi (Kerjurprov) Silat di GOR Bung Hatta Kabupaten Ngawi 23-29 Mei.

Ajang tersebut merupakan agenda rutin IPSI Jawa Timur. Kejuaraan kali ini diikuti  29 dari 38 Kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur dengan jumlah peserta sebanyak 260 atlit (190 Putra/70 Putri).

Sementara Ketua Umum IPSI Jawa Timur Rasiyo mengatakan Kejurprov yang digelar kali ini mempunyai tiga arti penting yaitu Pembibitan, Pembinaan dan puncaknya Peningkatan Prestasi untuk mempertahankan gelar juara umum yang selama ini identik dengan Jawa Timur di ajang empat tahunan tersebut.

“Tahun 2008 lalu, Jatim berhasil menjadi juara umum pertama kalinya dengan meraih 4 medali emas demikian juga pada PON Remaja di Surabaya beberapa saat yang lalu. Tentunya ini merupakan tantangan berat bagi pengurus untuk setidaknya mempertahankan medali emas dan menjadi juara umum di PON Jawa Barat (Jabar) 2016 mendatang,” terang Rasiyo sewaktu membuka Kejurprov di GOR Bung Hatta Ngawi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama antar semua lini, kerja keras disertai doa. “BTR4D adalah tanggung jawab kita semua, saya percaya pada anda semua, Jawa Timur di tangan anda, tetap berpegang prestasi yaitu Jawa Timur Juara Satu Tingkat Nasional“.

Sementara Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Djatmiko menyambut baik kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan, semoga event tersebut membawa dampak positif untuk dunia persilatan di Kabupaten Ngawi.

IPSI Jatim menerapkan Promosi Degradasi (Promdeg) bagi pesilat Puslatda persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016, dalam Kejurprov IPSI di Ngawi.

Dalam Kejurprov nanti, semua atlet Puslatda akan membela daerah masing-masing. “Mereka harus mampu meraih juara di event ini. Jika gagal juara, maka atlet itu harus siap di depak. Jika juara kemungkinan besar akan masuk dalam Puslatda.

Sedangkan Surabaya tercatat paling banyak mengirimkan atletnya yakni 32 pesilat di Kejurprov sedangkan Ngawi selaku tuan rumah hanya mengirimkan 14 pesilat. Sesuai scedulnya pada hari pertama kali ini akan dimainkan 55 partai dari semua kelas yang dipertandingkan.

Dalam sambutannya, Kustini menyampaikan bahwa kerjasama dengan Pemkab Blitar pada tahun 2023 ini dalam rangka pengendalian inflasi daerah khususnya untuk pemenuhan komoditas telur bagi masyarakat Kabupaten Sleman.

“Sleman sebagai daerah yang menopang jumlah penduduk tinggi, melalui kerjasama ini diharapkan dapat memberi manfaat depo bola online bagi masyarakat di Sleman dan Blitar,” ujarnya

Lebih lanjut, Kustini berharap kerjasama antara Pemkab Sleman dan Pemkab Blitar dapat menjadi kolaborasi positif dan dapat saling meningkatkan perekonomian antar wilayah.

“Kedepan sata berharap agar kesepakatan ini terus ditindaklanjuti dengan optimalisasi kerjasama di bidang lainnya,” ujar Kustini

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Blitar, Rini Syarifah menyampaikan bahwa Kabupaten Blitar merupakan daerah penyuplai 30 persen telur nasional karena produksi per hari telur Kabupaten Blitar mencapai 450 ton.

“Dengan komoditi telur Kabupaten Blitar yang melimpah, kami terus melakukan MoU dengan daerah lain termasuk Kabupaten Sleman dalam rangka pengendalian inflasi,” ujar Rini

Rini juga berharap kerjasama dapat berlanjut sehingga antara Pemkab Sleman dan Pemkab Blitar dapat saling bertukar informasi dan pikiran untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian & SDA Kabupaten Sleman, Suyanto dalam laporannya menyampaikan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sleman terus melakukan pengendalian terhadap kenaikan harga komoditas salah satunya komoditas pangan yang memiliki andil dalam kenaikan inflasi daerah.

“Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok berupa telur ayam ras di Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman melalui PT Pangan Surya Makmur telah melakukan kerja sama pemenuhan telur ayam ras dengan Kabupaten Blitar melalui PT Cahaya Gemilang Farm dan Koperasi Produsen Peternak Maju Berdaya,” jelas Suyanto

Lebih lanjut, Kabupaten Blitar setiap minggunya telah mengirimkan 10 ton telur ayam ras ke Kabupaten Sleman sejak bulan September 2022. Kesepakatan bersama ini nantinya berlaku dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat diperbarui atas kesepakatan kedua belah pihak yakni Pemkab Sleman dan Pemkab Blitar

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan anugerah literasi bagi 19 kota dan kabupaten di Indonesia. Ke 19 kota dan kabupaten yang menerima penghargaan literasi ini dianggap konsisten mengawal program pengentasan buta huruf dan buta aksara yang digagas oleh Kemendikbuk dan USAID sejak tahun 2012 lalu Dari 19 kota dan kabupaten yang menerima penghargaan literasi Kemendikbud, ada 3 Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang menerima anugerah tersebut,.

Salah satunya Kabupaten Tasikmalaya. Dua daerah lainnya yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad ini diterima langsung oleh Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum. , pada hari Senin 20 Maret 2017. Bupati Tasikmalaya, H. Uu Ruzhanul Ulum merasa bangga menerima penghargaan tersebut, dan Bupati menuturkan, penghargaan literasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan bukti nyata tanggungjawab dan konsistensi pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Upaya utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan pendidikan. Dan di dalam pendidikan itu ada proses membaca. Tentu sudah menjadi tanggungjawab kami selaku pemerintah untuk mengawal MAYA4D,” kata Uu, Penghargaan anugerah literasi ini, didedikasikan bagi para guru dan pegiat literasi di Kabupaten Tasikmalaya.

Lebih umumnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, kata Bupati, tanpa bantuan dan dorongan dari para guru dan pegiat literasi di Kabupaten Tasikmalaya, program peningkatan minat baca di Kabupaten Tasikmalaya tidak akan terealisasi secara maksimal. “Penghargaan ini hanya hadiah atau nilai plus dari sebuah proses. Mudah-mudahan ini jadi tambahan semangat bagi kami untuk terus mengurangi penyandang buta huruf dan buta aksara di Kabupaten Tasikmalaya,” kata Bupati Tasikmalaya.

Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa telah berlangsung Selasa 7 Maret 2007 di Hotel City, Jl Sukalaya Barat No. 50 Kota Tasikmalaya, dihadiri Bupati Tasikmalaya H. UU Ruzhanul Ulum, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Kepala Bagian Kesra serta para camat dan para Kepala Desa beserta perangkatnya.

Bupati Tasikmalaya mengatakan, kegiatan Bintek ini sangat penting dan harus diikuti dengan serius, karena kegiatan ini merupakan pencerahan bagi pengelola di Desa agar tidak salah kaprah dan harus transparan dalam mengelola Anggaran Desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada kegiatan Bimbingan Teknis tersebut, turut memberikan pengarahan Deni Swandani dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, menurutnya Dana Desa jangan sampai dijadikan ladang baru korupsi, maka harus dikelola dengan baik oleh Kepala Desa, Salah satunya pengendalian mulai dari anggaran, pelaksanaan MAYA4D dan pertanggungjawaban harus berjalan dengan baik dan berdasarkan hati nurani dan moral yang tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ( DPMDPAKB ) mengatakan,” Dana Penghasilan Tetap (Siltap) per 3 bulan sudah dapat dicairkan, tahap pertama akhir maret dan akhir April sudah dapat disalurkan.” Kepala Dinas DPMDPAKB H. Wawan R Effendi, SE, MM menambahkan,” Dana Desa sebanyak 292 milyar untuk 351 Desa, terendah mendapat Rp.730.000.000,- dan tertinggi sebesar Rp. 930.000.000,- hal tersebut sudah diatur oleh Menteri Keuangan.”

Menurut Inspektur, DR.H.Iwan Saputra, SE,M.Si, bahwa sebanyak 100 desa akan diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat, pemeriksaan akan dilaksanakan bertahap, hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah termasuk di dalamnya keuangan desa yang lebih baik, akuntabel, transparan dan harus ada pengawasan dan pengendalian. Pada tahun 2017 pihaknya telah menetapkan akan melakukan pemeriksaan terhadap 351 desa berdasarkan analisis resiko termasuk laporan-laporan dari masyarakat. Inspektur menambahkan,” Bila terjadi penyalahgunaan wewenang yang ujungnya merugikan,maka hal ini termasuk pada perbuatan melawan hukum dan masuk tindak korupsi.”

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar gelar Uji konsekuensi informasi publik lingkup Pemkot Makassar. Uji konsekuensi informasi digelar di gedung Makassar Government Center and Services (MGCS).

Dalam uji konsekuensi tersebut menghadirkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pelaksana di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, guna mendalami penetapan informasi dikecualikan.

Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfo Kota Makassar Isnaniah Nurdin, menyampaikan digelarnya uji konsekuensi informasi ditujukan untuk menghasilkan daftar informasi dikecualikan yang kelak menjadi barometer dalam menentukan informasi dan dokumentasi bersifat terbuka atau tertutup.

Menurutnya, sebagai PPID mempunyai peran yang cukup strategis dalam menetapkan informasi tersebut bisa diberikan atau tidak. Sehingga seluruh PPID lingkup Pemkot Makassar perlu dibekali pemahaman terkait informasi yang dikecualikan.

“Melalui uji konsekuensi hari ini, Pemkot Makassar sebagai badan publik menunjukkan komitmennya untuk menyediakan informasi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.

Dalam uji konsekuensi informasi menghadirkan narasumber yakni Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unhas, Dr Muliadi Mau, dan komisioner Komisi Informasi Pusat Daerah (KIPD) Sulawesi Selatan Periode 2019-2023, Dr. Haerul Mannan.

Dalam uji konsekuensi informasi publik itu, Muliadi Mau menjelaskan tentang empat jenis informasi publik yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 diantaranya; Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.

Dalam uji konsekuensi tersebut peserta dan nara sumber mendiskusikan serta menelaah daftar informasi gacorwin138 dikecualikan yang telah disusun oleh PPID pelaksana untuk menentukan informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari uji konsekuensi tersebut berupa daftar informasi dikecualikan lingkup Pemerintah Kota Makassar yang disahkan oleh atasan PPID yang menjadi panduan bagi Pemerintah Kota Makassar dalam melayani permohonan informasi dan dokumentasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menggelar finalisasi penyelesaian pengaduan masyarakat melalui platform Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR!. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakalabbi, Balaikota Makassar.

Admin utama SP4N LAPOR! Kota Makassar, Husaiva Arisandi, dalam melaporkan bahwa selama tahun 2024, sebanyak 171 laporan diterima dari masyarakat melalui SP4N LAPOR!.

Menurutnya, meski angka ini menunjukkan adanya partisipasi, namun jumlah tersebut masih tergolong minim.

“Rendahnya jumlah laporan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan SP4N LAPOR! serta telah menyampaikan keluhan melalui media sosial atau saluran aspirasi lain seperti layanan 112,” jelas gacorwin138.

Lebih lanjut, Husaiva menyampaikan mayoritas laporan yang masuk berhubungan dengan isu infrastruktur dan pengelolaan kebersihan.

“Dari total laporan yang diterima, sekitar 75% telah selesai ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian, dan kami akan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan aduan yang masuk,” tambahnya.

Husaiva menegaskan pentingnya proaktif admin SP4N LAPOR! di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat.

“Kami mendorong semua admin untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi pada pimpimannya untuk menangani laporan yang masuk, untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” imbuhnya.

Selain itu, sebagai bahan evaluasi, Husaiva mengatakan Dinas Kominfo berencana mengintensifkan edukasi kepada masyarakat, salah satunya melalui papan bicara pada fasilitas umum.

“Banyak masyarakat yang belum memahami fungsi dan mekanisme sistem ini. Kami akan menggelar sosialisasi intensif dan mengadakan papan bicara di rumah sakit dan fasilitas umum lainnya agar partisipasi publik semakin meningkat,” jelasnya.

Pada kegiatan ini, narasumber dari Lembaga Pattiro Jeka, Suryani Hajar, turut menyampaikan pandangannya. Ia menilai semakin banyak pengaduan yang masuk, maka semakin baik pula kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan.

“SP4N LAPOR! adalah media strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin banyak pengaduan masyarakat yang masuk, semakin besar peluang kita untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” jelas ujar Suryani, yang juga fasilitator USAID ERAT Kota Makassar periode 2023/2024.

Untuk itu, Suryani mendorong para admin SP4N LAPOR! untuk proaktif dalam memberikan edukasi terkait manfaat aplikasi ini, yang dimulai dari lingkungan sekitarnya.

“Rendahnya jumlah pengaduan disebabkan oleh beberapa tantangan, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat. Jadi mari mulai dari kita dan lingkungan untuk memberikan edukasi dari manfaat aplikasi ini,” ujarnya.

Selain itu, Ia mendorong peningkatan edukasi dan kolaborasi antar lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan SP4N LAPOR!.

Pada forum ini juga, para admin SP4N LAPOR! tiap OPD diajak untuk membahas kendala dan mengevaluasi capaian pengelolaan pengaduan selama tahun 2024. Diharapkan melalui kegiatan finalisasi ini mampu menyelesaikan aduan yang masuk untuk mengoptimalkan penggunaan SP4N LAPOR!.

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, Senam Sehat bersama para pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar di halaman Balai Kota.

Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk relaksasi bersama di akhir pekan, di tengah kesibukan pegawai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Andi Arwin menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pegawai yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Senam Sehat ini.

“Saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman Raja111 yang menyempatkan waktu untuk berakhir pekan bersama di Balai Kota. Ini bukan sekadar senam, tetapi juga relaksasi yang sangat kita butuhkan di tengah padatnya kegiatan sehari-hari,” ujar Andi Arwin.

Lebih lanjut, Andi Arwin juga menekankan pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh. Menurutnya, dengan berolahraga secara rutin, setiap individu bisa menjaga stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mengurangi risiko berbagai penyakit.

Hal ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap kinerja Raja 111 dan produktivitas pegawai dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

“Olahraga sangat baik bagi kesehatan, dan kita semua harus menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup,” tambahnya.

Selain itu, olahraga juga bisa mendatangkan kebahagiaan karena aktivitas fisik dapat memicu produksi hormon endorfin dalam tubuh.

Hormon endorfin dikenal sebagai hormon kebahagiaan yang dapat meningkatkan suasana hati dan meredakan stres.

“Dengan adanya senam pagi seperti apkslot, kita bisa mulai minggu dengan semangat baru dan pikiran yang lebih segar,” kata Arwin.

Dia berharap bahwa kegiatan olahraga bersama dapat menjadi kegiatan rutin yang terus dilaksanakan di lingkungan Pemkot.

Banjir yang merendam Kota Makassar setelah hujan deras, kemarin berangsur-angsur surut.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto turun langsung mengunjungi pengungsi untuk memastikan kondisi warganya baik-baik saja.

Berlokasi di Perumahan Pattene Permai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Danny bersama beberapa OPD terkait menyusuri banjir untuk membawa bantuan berupa selimut, obat-obatan dan sembako.

Sesampainya di tempat pengungsian, Danny langsung menanyakan kebutuhan warga. Nyatanya, warga membutuhkan air bersih dan tambahan perahu rakitan.

Danny pun langsung menghubungi PDAM untuk segera membawa dua tangki besar air bersih untuk digunakan oleh pengungsi.

“Diantara puluhan tempat pengungsian kemarin ini sisa tiga lokasi yang masih ada pengungsian. Saya paris500 hadir di sini untuk memastikan warga saya dalam keadaan sehat dan kebutuhannya terpenuhi. Tentunya kondisi geografis yang cukup rawan. Lokasi ini dikelilingi perbatasan sungai Bone Lengga. Sungai ini yang meluap,” ucapnya

Pada kesempatan yang sama, Danny sapaan akrabnya mengapresiasi warga Puri Pattene yang telah membentuk tim relawan dari masyarakat setempat.

“Dua tangki besar sudah menuju ke tempat pengungsi. Saya juga sudah minta dibuatkan lagi 5 perahu rakitan. Ini bentuk apresiasi kita kepada warga sini karena sebelumnya mereka sudah membuat perahu rakitan sendiri. Saya apresiasi warganya di sini sangat kreatif dan peduli,”ungkapnya.

Danny yang memastikan kondisi warganya ini berharap agar air cepat surut dan tetap kuat menghadapi bencana yang sedang dialami kota Makassar.

Sementara, Camat Biringkanaya, Benyamin mengungkapkan sebanyak tiga kelurahan yang terdampak banjir yakni Kelurahan Sudiang, Kelurahan Katimbang dan Paccerakkang.

“Jumlah pengungsi di Kecamatan masjid Khadijah Pattene Kelurahan Sudiang sebanyak 485 orang, Kelurahan Katimbang sebanyak 281 orang, Kelurahan Paccerakkang 89 orang,” tuturnya.

Pemerintah Kota Sorong menggelar apel gabungan bersama TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang digelar di Halaman Gereja Immanuel Boswesen, Rabu (28/9/2022). Apel tersebut dipimpin langsung Penjabat Walikota Sorong, George Yarangga, A.Pi.,M.M, Komandan Kodim 1802/Sorong, Letkol Infantri Tody Imansyah, dan Kapolres Sorong Kota, AKBP. Johanes Kindangen, S.I.K.,M.Si.

Dalam arahannya, Dandim 1802/Sorong menegaskan, berdasarkan hasil rapat, hari ini (Rabu, red) merupakan hari terakhir dilaksanakan penertiban terhadap pedagang pasar Boswesen, yang hingga saat ini masih terus melakukan aktivitas jual beli di pasar tersebut.

Diungkapnya, petugas yang disiapkan dalam kegiatan penertiban tersebut sebanyak 280 personil, yang terdiri dari TNI, Polri dan Satpol PP.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kota Sorong telah beberapa kali melakukan mediasi maupun pembongkaran lapak-lapak pedagang pasar Boswesen. Namun hingga saat ini, para pedagang masih terus melakukan aktivitasnya di tempat tersebut.

Penertiban ini bertujuan untuk memfokuskan para pedangang agar dapat melakukan aktivitas jual beli di Pasar Modern Rufei. Selain itu, kawasan pasar Boswesen direncanakan akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

“Jangan sampai pasar modern kita korbankan karena pedagang-pedagang di pasar Boswesen. Masih banyak pekerjaan lain, jadi jangan sampai kita habiskan energi hanya karena kegiatan di sini. Kami sudah koordinasikan supaya tidak ada provokator yang memanasi, atau provokasi di lapangan,” tegas Dandim.

Sambungnya, jika ada provokator, pihaknya akan proses secara hukum, sehingga petugas tidak ragu-ragu di lapangan. Sebutnya, langkah yang dilakukan harus secara persuasif terlebih dahulu, dan hal teknis, tetap memperhatikan faktor keamanan.

“Diharapkan, jam 10 atau 11 sudah selesai. Setelah itu kita akan bangun pos dari Koramil, Polsek, dan Satpol PP. Nanti kita bagi 3 shift. Untuk pagar akan kami bangun, supaya tidak ada lagi pedagang yang jualan, dan bisa dibangun fasilitas umum,” harap Dandim 1802/Sorong.

Sementara itu, Kapolres Sorong Kota, AKBP. Johanes Kindangen, S.I.K.,M.Si, menyampaikan tiga point penting yang harus dilakukan petugas selama di lapangan yaitu, SATU, petugas tidak ragu-ragu mengambil tindakan di lapangan. Namun demikian, petugas tetap mendengar dari satu komando, dan tidak melakukan hal yang anarkis.

DUA, pada saat pelaksanaan penertiban, harus dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “kami sudah sampaikan kepada masyarakat sebanyak 3 kali, dan itu sudah sesuai prosedur. Kalau sesuai dengan aturan pemerintah, sudah seharusnya dikosongkan, karena pemerintah sudah menyiapkan tempat yang baru,” jelas Kapolres.

TIGA, seusai melakukan penertiban di lapangan, petugas tetap berkumpul guna dilakukan pengecekan kekuatan. Ini harus dilakukan karena sudah menjadi komitmen bersama, pesan Kapolres diakhir arahan.

Masih di tempat yang sama, Pj. Walikota Sorong dalam arahannya membenarkan apa yang telah dikatakan Kapolres. Diakuinya, pemerintah telah melakukan pemberitahuan kepada para pedagang di Pasar Boswesen.

“Pemerintah sudah menyiapkan pasar dengan bantuan atau sumber dana dari pemerintah pusat, sehingga pedagang pasar Boswesen perlu direlokasi ke Pasar Modern. Pasar ini mampu menampung 777 lapak untuk para pedagang,” ungkap Pj. Walikota.

Sedang data dinas terkait, lanjutnya, jumlah para pedagang sebanyak 696 pedagang. Oleh karena itu, kata Pj Walikota, tidak lagi ada alasan dari para pedagang yang mengatakan tidak mempunyai lapak di Pasar Modern Rufei.

“Semua sudah disiapkan. Pasar yang sehat dan higienis, sehingga kami tetap mengharapkan mama-mama dorang yang masih berjualan di sekitar sini, sudah waktunya berjualan di tempat yang lebih layak. Kasihan kalau mama-mama dong harus jualan di pinggir-pinggir jalan,” ujar Pj Walikota.
Ditegaskannya, sudah waktunya mama-mama papua berjualan di tempat yang lebih baik. Sebagai anak papua, dirinya sedih melihat mama-mama papua berjualan di pinggir jalan. Sebut Pj. Walikota, pemerintah adalah wakil Allah, sehingga apa yang pemerintah lakukan, semata-mata untuk kesejahteraan warganya.

“Harapan kami, lakukan langkah-langkah yang baik, dan jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Ketika pedagang sudah di Pasar Modern, banyak hal yang akan kami lakukan. Ada kegiatan pasar murah dan bantuan-bantuan yang nanti akan diberikan”, ujar Walikota.

Ungkapnya, dana yang digunakan untuk membangun pasar modern Rufei bukanlah jumlah yang kecil, sehingga jika sudah dibangun, maka fasilitas tersebut harus dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, dinas terkait harus memperhatikan trayek kendaraan umum yang melalui pasar tersebut.
“Harus tetap dijaga dan diawasi. Jangan cuma satu dua hari, lalu kemudian tidak. Inilah hal-hal yang kadang dikeluhkan masyarakat, karena tidak ada pembeli yang masuk ke sana. Jadi bukan karena ada pasar, tapi rute ke sana yang harus diperhatikan,” tandas Pj Walikota.

Selain itu, dirinya juga meminta Dinas Bina Marga, untuk memperhatikan jalan menuju ke Pasar Modern. Harapannya, jika ada jalan yang rusak, agar segera diperbaiki atau diaspal kembali. Selain itu, Kepala Distrik juga diminta peranannya untuk memperhatikan segala hal, demi kelancaran aktivitas warga ke Pasar Modern Rufei.

“Jangan saudara-saudara lalai. Harus memperhatikan dengan baik. Ini saya ingatkan kembali kepada kita slot gacor 2025. Pemerintah bermaksud merubah pasar boswesen ini menjadi ruang terbuka hijau. Kota ini harus dibangun yang baik dan tertib, dan kota Sorong harus menjadi kota yang beriman, bukan kota bajingan,” tandas Pj Walikota.

Kota beriman, sambungnya, adalah kota yang bersih, indah, aman dan nyaman, sehingga siapapun yang datang ke Kota Sorong, akan nyaman di Kota ini. Pj Walikota juga berterima kasih kepada Dandim 1802/Sorong dan Kapolres Sorong Kota beserta seluruh jajaran, yang telah membangun hubungan baik dengan pemerintah Kota Sorong.

Harapannya diakhir arahan, pemerintah bersama dinas-dinas terkait, termasuk distrik dan lurah, untuk tetap membangun hubungan dan koordinasi yang baik dengan TNI dan Polri. (Diskominfo Kota Sorong)