Bulan: November 2021

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping hal tersebut juga mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini dan cegah dini masyarakat. Sebagai wujud nyata penyelenggaraan otonomi daerah.

Berangkat dari hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan memandang perlu melaksanakan kegiatan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), kegiatan ini merupakan program sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama romanobet antara Pemerintah, Polri dan warga masyarakat.

Kegiatan tersebut secara resmi di buka oleh Walikota Pasuruan pada hari selasa tanggal 19 September 2017, bertempat di rumah makan Gedoeng Woloe Kota Pasuruan. Tampak hadir Kapolres Pasuruan Kota, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala OPD terkait, Camat/Lurah selaku ketua Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Pasuruan, nara sumber serta peserta kegiatan.

Laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Bapak Drs. H. Mas Djoko Baroto, M.Si mengatakan maksud dan tujuan kegiatan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya “Deteksi Dini” terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. Adapun peserta Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pasuruan adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan/Kecamatan Se-Kota Pasuruan, warga masyarakat Kota Pasuruan dengan total peserta sebanyak 208 orang.

Dalam kesempatan ini Walikota Pasuruan Bapak Drs. H.Setiyono, M.Si berpesan marilah kita ciptakan situsasi dan kondisi yang kondusif dengan meningkatkan kewaspadaan melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap adanya upaya-upaya dari kelompok kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas sosial politik serta keamanan dan ketertiban masyarakat, serta optimalkan sistem lapor cepat tentang perkembangan situasi daerah masing-masing agar dapat dilakukan upaya antisipasi secara cepat dan tepat.

Dengan kegiatan tersebut diharapkan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang aman, tenteram dan damai disertai dengan suasana kehidupan harmonis, selaras dan seimbang dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Ribuan peserta yang terdiri dari Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Camat/Lurah Se-kota, PNS, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajarannya, masyarakat umum, Para guru, para pelajar, Dosen, Mahasiswa, Pegawai Perbankan, Lintas Sektoral, seluruh elemen dan komunitas yang ada di Kota Pasuruan sangat antusias dan semangat dalam mengikuti gerak jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pasuruan ke 332 Tahun 2018 yang diselenggarakan pada hari Jum’at pagi tanggal 9 Maret 2018 di GOR Untung Surapati. Dalam kesempatan ini Walikota Pasuruan secara resmi memberangkatkan peserta gerak jalan dengan ditandai dengan mengangkat bendera.

“ Terima kasih kepada seluruh elemen yang ada di Kota Pasuruan yang telah mendukung dan berkontribusi penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu salah satunya jalan sehatini. Dengan gerak jalan santai akan membuat tubuh semakin sehat, perlu diketahui kedepan Pemerintah Kota Pasuruan setiap bulan akan mengadakan event-event dengan tujuan untuk lebih mengangkat lagi potensi yang dimiliki oleh Kota Pasuruan sehingga Kota Pasuruan punya daya saing terhadap daerah slot gacor. Diharapkan kepada peserta gerak jalan untuk hati-hati selama di jalan, jaga ketertiban dan kebersihan “. Demikian sambutan dan arahan Walikota Pasuruan Bapak Drs. H. Setiyono, M.Si.

Start GOR Untung Surapati – Sultan Agung ke Barat – Jalan dr. Wahidin Utara– Jalan Slagah – Jalan Hayam Wuruk – Jalan Panglima Sudirman – Belok kiri ke jalan Margo Utomo – Makam Purut ke Selatan – Keluar Jalan Sukun – Finish di GOR Untung Surapati.

Panitia menyediakan beberapa hadiah yaitu hadiah utama berupa 2 sepeda motor honda beat dan hadiah lainnya berupa sepeda gunung, kulkas, TV LED serta beberapa hadiah doorprize.

Menciptakan harmonisasi antar organisasi kemasyarakatan sangatlah perlu karena dengan terjalinnya hubungan baik antar organisasi akan membawa kedamaian di lingkungan organisasi sehingga terciptalah suasana saling asih, asah dan asuh, yang akan mempunyai nilai positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu organisasi harus saling memahami dan menghormati keberadaan organisasi yang mempunyai tujuan yang sama yaitu menjaga stabilitas wilayah Kota Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional secara umum, selain dimaknai sebagai proses, juga sebagai sebuah sistem yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun untuk menciptakan stabilitas nasional harus dimulai dengan terciptanya stabilitas wilayah terkecil mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan seterusnya guna  menghindari disintegrasi bangsa.

Usaha membangun ketahanan dan menjaga stabilitas keamanan wilayah tetap menjadi sebuah keharusan dengan prioritas utama di Kota Pasuruan, karena tanpa adanya stabilitas dan keamanan yang kondusif tidak akan mungkin pembangunan suatu wilayah bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu merupakan tugas kita bersama aparatur Pemerintahdan seluruh masyarakat Kota Pasuruan untuk ikut menjaga dan membangun ketahanan serta stabilitas wilayah Kota Pasuruan, karena sesungguhnya stabilitas  wilayah yang kondusif merupakan salah satu modal utama pembangunan suatu wilayah bisa berjalan dengan baik.

Seiring dengan ini, maka upaya untuk memahami potensi perubahan dan pembangunan ketahanan kota perlu untuk terus dilakukan evaluasi dan pembaharuan, sehingga mampu mencapai harapan kita semua yaitu sistem ketahanan kota yang ideal yang mampu melindungi segenap masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pasuruan.

Dari gambaran tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pasuruan melalui  Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan perlu menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Mayarakat pada hari Selasa sampai hari Rabu tanggal 10 April sampai dengan tanggal 11 April 2018, bertempat di Rumah Makan Gedoeng Woloe Kota Pasuruan. Kegiatan tersebut secara resmi di buka oleh Walikota Pasuruan dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kapolres Pasuruan Kota, Asisten I Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Kepala OPD Se-Kota Pasuruan, Camat, Narasumber, Peserta pembinaan, Pengurus Ormas dan LSM serta undangan lain.

“ Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara organisasi kemasyarakatan dalam memelihara stabilitas wilayah di Kota Pasuruan. Peserta kegiatan adalah 1 (satu) orang pengurus organisasi kemasyarakatan sebanyak 70 peserta. Adapun bentuk kegiatan dunia188 adalah pembinaan organisasi kemasyarakatan, penyajian dan diskusi. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Walikota Pasuruan, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakesbangpol Kota Pasuruan, ormas Pasuruan Kota Sehat serta ormas profesi “. Demikian laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan Bapak Drs. H. Mas Djoko Baroto, M.Si.

Walikota Pasuruan Bapak Drs. H. Setiyono, M.Si berharap agar organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Pasuruan untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah Kota Pasuruan, disamping itu secara administrasi mentaati sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Berdasarkan data yang ada di Bakesbangpol Kota Pasuruan sampai dengan bulan April 2018 jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada dan telah memiliki surat keterangan terdaftar adalah sejumlah 329 ormas.

“ Semoga dengan adanya kegiatan fasilitasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat nantinya akan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat, yang sejalan dengan pembangunan di Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kota Pasuruan.” Lanjut Walikota Pasuruan.

Seusai sambutan diteruskan dengan penyajian materi serta diskusi.

harga-harga kebutuhan pokok di pasar besar Ngawi tidak mengalami penurunan, malah menunjukkan peningkatan harga kebutuhan pokok yang cukup drastic, diantaranya harga cabe rawit menginjak harga 80 ribu/ kilogram, ini akan membawa dampak yang cukup besar bagi beberapa kalangan konsumen yang biasa mengkonsumsinya.

Kenaikan harga cabe rawit ini di karenakan beberapa factor yang menyebabkan harga sembako termasuk cabe rawit meningkat tajam karena lahan pertanian petani banyak mengalami gagal panen serta tidak adanya pengawasan dari dinas terkait.

Seperti yang dialami oleh salah satu konsumen Wiwik (46) Warga Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, saat ditemui di pasar besar Ngawi, sangat merisaukan kebutuhan poikok berupa cabe meningkat tajam, jelas pihaknya akan mengurangi kebutuhan belanjanya.

,”Pihaknya merisaukan harga cabe mahal, apalagi pihaknya kerap kali membeli cabe untuk kebutuhan memasak, pihaknya berharap agar pemerintah terkait segera mungkin untuk memberikan solusi terkait kebutuhan pokok naik,”Ungkap slot gacor.

Sementara, beberapa produsen di pasar besar Ngawi, Kasriani (54), mengatakan,” Kenaikan cabe disebabkan adanya petani mengalami gagal panen, dan pihaknya secara otomatis harus mengurangi kebutuhan untuk membeli cabe, pasalnya pihaknya juga mengalami penurunan pembeli,”Tegas Kasriani.

Dalam rangka peingkatan cakupan perekaman KTP-Elektronik di kabupaten Kepahiang. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kepahiang melaksanakan perekaman KTP-el untuk pemula yang menyasar ke sekolah menengah atas (SMA) se-kecamatan Kepahiang. Perekaman KTP-el dijadwalkan selama 8 hari kerja.

Disampaikan kepala dinas dukcapil Kepahiang Ardiansyah, SH.,MH untuk hari pertama kegiatan perekaman KTP-el dilaksanakan di SMAN 1 Kepahiang, Senin (10/09/2023). Ardiansyah menjelaskan kegiatan ini merupakan komitmen dinas dukcapil dalam mengoptimalkan perekaman KTP-el teruatam dikalangan pelajar, sehingga pelajar yang telah cukup umur sudah dapat memiliki identitas kependudukan yang sah.

“Tentunya dengan diadakan kegiatan jemput bola ke sekolah-sekolah ini akan mempermudah para pelajar untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan. Tanpa harus repot-repot ke kantor dinas dukcapil,” ungkap slot gacor.

Diterangkan Ardiansyah selain perekaman KTP-el untuk pelajar. Dinas dukcapil juga melakukan sosialisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Dengan memiliki IKD, kita dapat memastikan data kita aktif dan dapat digunakan di pelayanan publik lainnya, seperti dalam verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, pelayanan bandara, perbankan, dan lain-lain. Nantinya, kita juga dapat mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi ini,” tutur Ardiansyah.

Pada kegiatan perekaman KTP-El ini akan dilaksanakan di 5 (lima) sekolah menengah atas (SMA/SMK) diantaranya SMAN 1 Kepahiang, MAN 2 Kepahiang, SMK N 4 Kepahiang, SMK N 1 Kepahiang serta SMK/SPP Kelobak Kepahiang.

“Diharapkan selesai sesuai jadwal serta kita juga mengharapkan peran serta pelajar dan dewan guru untuk mensukseskan kegiatan tersebut,” pungkas Ardiansyah.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama Kepahiang menggelar Sidang Istbat Nikah Terpadu di Aula Command Center Pemda Kepahiang.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Husni Tamrin mewakili Bupati Kepahiang, Kepala Pengadilan Tinggi Bengkulu Arfan Muhammad, Ketua Pengadilan Agama Liza Raihana, Kepala Kantor Kementerian Agama Kepahiang Albahri, Kepala Dinas Dukcapil Kepahiang Ardiansyah, dan Kabag Kesra Setda Devison.

Menurut laporan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kepahiang, sidang istbat ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara tiga institusi untuk menjamin status pernikahan yang sah bagi masyarakat Kabupaten Kepahiang.

Ketua Pengadilan Agama, Dr. Liza Raihana, SHI., MH dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Kepahiang yang telah memfasilitasi acara tersebut.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memudahkan pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi.

“Melalui kegiatan ini, dunia188  ingin membantu masyarakat memperoleh status pernikahan yang sah di mata hukum serta memiliki dokumen-dokumen resmi,” ujarnya.

Arfan menambahkan bahwa legalitas pernikahan sangat penting dalam menunjang kehidupan berkeluarga yang aman dan nyaman, terutama terkait pewarisan dan perlindungan hukum lainnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Husni Thamrin dalam sambutannya berharap program ini dapat berkelanjutan dan bertahap pada tahun berikutnya.

“Ini semua dalam rangka memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang belum memiliki status sempurna terkait pernikahan dan dokumen kependudukan,” tutupnya.

Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Lanny Jaya, Pemda Lanny Jaya bersama Kantor Unicef Papua dan Papua Barat melakukan kerjasama membangun Rumah Singgah Gizi.

Rumah Singgah Gizi (RSG) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemda Lanny Jaya dalam penanganan masalah gizi pada balita seperti gizi buruk dan stunting.

Kegiatan RSG didalamnya meliputi Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil dan Balita, Edukasi seputar kesehatan Gizi dan Kebersihan.

“Jadi Pertemuan Unicef Papua dan Papua Barat sebagai mitra Pemerintah Lanny Jaya, dimana kami memastikan rumah singgah dan nantinya kami akan melakukan pendampingan,”Ucap Dwi Kristanto selaku Program Officer Nutrisi Unicef Papua dan Papua Barat.

Menurut Pihaknya pendampingannya meliputi Air sanitiasi Imunisasi,Malaria dan Kesehatan Gizi sehingga Hak hak Anak dapat terpenuhi dengan baik.

”Ini adalah tindakan konkrit dari Pemda Lanny Jaya bersama Unicef yakni membangun rumah singgah gizi,jadi sarana dan pra sarananya di siapkan Pemda Lanny Jaya dan untuk teknisnya Dinas Kesehatan Lanny Jaya yang akan menjelaskan lebih mendalam,” kata dunia188.

Keberadaan Rumah Singgah Gizi diperuntukkan bagi balita gizi buruk, stunting/yang bermasalah dengan gizi dan keluarganya. Jenis pelayanan yang bisa didapatkan di RSG antara lain pemeriksaan oleh dokter spesialis anak.

UPACARA MEMPERINGATI HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2 MEI 2024, SERTA PEMBERIAN SERTIFIKAT PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH KOTA, DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON OLEH BALAI PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) ATAS PENCAPAIAN INDEKS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (kingdom4d) TAHUN 2024 DENGAN KATEGORI “(TUNTAS PRATAMA)” AMBON 2 MEI 2024,BALAI KOTA AMBON.

bertempat di Ruang Rapat Bupati Dompu dalam rangka Advokasi dan Penguatan Peran dan Fungsi Penanggung Jawab Program Kesehatan Jiwa, Peran Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) dihadiri Pjs. Bupati Dompu yang diwakilkan oleh Ir. Ruslan selaku Asisten III,
Ir. Muttaqun selaku DPRD I Dompu, Polres Dompu, Tim RSJ Mutiara Sukma Mataram, Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu dan Pejabat penting lainnya pada Pukul 08.00 Wita s/d Selesai.

Berdasarkan Data jumlah kasus ODGJ tiga tahun terakhir cenderung sangat meningkat (2022=652 ,2023=742 dan 2024 sampai dengan bulan September 799). Munculnya permasalahan ODGJ Di latar belakangi Oleh berbagai faktor antara lainnya permasalahan ekonomi, masalah keluarga, wabah penyakit, penyalahgunaan obat terlarang, Judi online, gaya lingkungan hidup yang bebas sehingga memicu peningkatan yang sangat signifikan.

Dalam sambutannya Dr. Ayu Dewi RSJ Mutiara Sukma Mataram menyatakan bahwa permasalahan utama dalam penanganan ODGJ Yaitu kurangnya Dukungan Keluarga, lingkungan yang sehat sebagai support orang-orang terdekat dalam merangkul dan mendampingi ODGJ.

“Permasalahan utama dalam penanganan ODGJ Yaitu kurangnya Dukungan Keluarga, lingkungan yang sehat sebagai support orang-orang terdekat dalam merangkul dan mendampingi ODGJ. Dari beberapa kasus pasien sering di terlantarkan oleh pihak keluarga dan tidak adanya tempat tampung khusus (Rumah Singgah) bagi ODGJ terlantar sehingga menghambat pengobatan Pasien” Jelas.

Dalam sambutannya Ir. Muttaqun selaku DPRD Dompu menyampaikan setelah melakukan musyawarah bersama terkait dengan Tim Pelaksana Kegiatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) maka Pemerintah Kab. Dompu Mengupayakan Tahun 2025 adanya Rumah Singgah.

Tiap tahun kabupaten Dompu ODGJ makin meningkat. diharapkan peran OPD pemerintah sebagai garda terdepan agar dapat dan mampu dengan cepat untuk pemulihan ODGJ. Untuk itu, di perhatikan anggaran khusus sehingga adanya sarana dan prasarana yg memadai, selain itu juga di bentuk Tim penanganan pencegahan awal untuk mengurangi Angka pasien ODGJ”. Jelasnya.

Sebanyak 233 orang Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil bertempat di Halaman Kantor Bupati Alor. Pelaksanaan kegiatan yang di pimpin oleh Bupati Alor tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan tetap menjaga jarak dan kebersihan.

Dalam sambutannya Bupati Alor menyampaikan 2 hal yang wajib dilakiukan , yaitu tanggung jawab dan konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh seorang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara juga dituntut untuk memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas Raffi 888.

Setelah prosesi Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan SK 100%  kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.